Gunung Walat, Sukabumi – Pelatihan Implementasi Kewirausahaan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berlangsung dari tanggal 2 – 3 Mei 2018 di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi.
Kegiatan ini diikuti oleh 19 provinsi terdiri dari 8 KKPH (Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan), 16 kepala seksi dan lainnya adalah staf teknis yang menangani KPHP.
Selama melaksanakan kegiatan di Gunung Walat, para peserta disuguhkan materi-materi yang berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan, dibimbing langsung oleh Direktur HPGW Dr. Nandi Kosmaryandi, M.Sc.F. dan dilanjutkan dengan materi pengembangan pemasaran yang diberikan oleh Bapak Handian Purwawangsa, S.Hut, M.Si. Pelatihan ini diakhiri dengan kunjungan lapangan di Gunung Walat dan desa sekitar pada hari keduanya/ hari terakhir.
Menurut Kepala Subdit Bina Kelembagaan Direktorat KPHP, Bapak Ir. Dody Dwinardy, MM., pelatihan kewirausahaan yang sudah tahun ke-5 dilaksanakan, hal ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship di kalangan KKPH di wilayah masing-masing.
“Ini kegiatan setiap tahun rutin dilaksanakan karena masa depan kehutanan ada di KPH. Untuk itu jangan tergantung dari APBN atau APBD,” katanya saat ditemui di lokasi acara.
Beliau mencontohkan hasil yang didapat dari KPH Yogyakarta yang telah meminimalisir ketergantungan terhadap APBD. Sama halnya dengan kemandirian yang dimiliki oleh Hutan Pendidikan Gunung Walat, yang sumber dananya tidak menggunakan APBD, namun dapat berkembang dari segi kewirausahaannya, maka bisa dijadikan salah satu tempat yang cocok untuk dilakukan pelatihan sebagai percontohan.
“Namanya kan hutan pendidikan, disini ada kewirausahaannya, pengembangan entrepreneurship, kemudian kita juga bisa melihat hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan di sini,” ungkapnya.
Beliau berharap usai mengikuti pelatihan, para peserta dapat lebih kreatif dalam menentukan ide-ide, khususnya kewirausahaan tanpa ketergantungan dari anggaran pemerintah.
“Jadi KPH bisa mencari sendiri,” tegasnya.
[pty]
Galeri Foto klik di sini
Unduh berita klik di sini